Jabat Bupati Kudus, Hartopo Soroti Masalah PKL

Foto: Kawasan Menara Kudus/Radar Kudus

Kudus, Suryamedia.id – Bupati Kudus Hartopo menyoroti masalah pedagang kaki lima. Pihaknya mengatakan akan ada surat edaran yang mengatur PKL terkait legalitas dan jam operasionalnya.

Hal tersebut disampaikan Hartopo dalam diskusi bareng PKL Kudus di Peringgitan Pendopo Kudus, Jumat (19/2/ 2021).

Pada kesempatan itu, 10 orang perwakilan PKL di Kudus menyampaikan keluh kesahnya tentang perekonomian yang lesu di masa pandemi Covid-19.

“Kami perwakilan pedagang kaki lima ( PKL) di Kudus berharap bantuan dari Pemerintah Daerah berupa stimulus untuk modal usaha, mengingat kami semua terdampak pandemi mengakibatkan modal kami menipis, harapan kami setelah mendapatkan stimulus untuk modal usaha, kami dapat beroperasional kembali,” ungkap Sardi mewakili suara para pedagang kali lima.

Baca juga: Vaksinasi Tahap Dua di Pati Dimulai Pekan Depan 

Menanggapi hal tersebut, Hartopo mengatakan untuk masalah bantuan baik dari pemda, pemprov maupun dari pusat sudah berjalan dengan baik namun mengaku terkendala dana yang terbatas untuk bantuan yang berasal dari pemda. Sehingga bantuan hanya diprioritaskan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga :   10 Tips Aman Yang Wajib Di Lakukan Saat Sekolah Tatap Muka

Bantuan banyak namun anggaran kita yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) tidak bisa kami berikan karena dialihkan peruntukannya khusus bagi buruh rokok atau mantan buruh rokok. Itu sudah menjadi peraturan Menteri Keuangan, dan kita tidak mungkin melanggar peraturan itu,” ungkapnya.

Selain itu anggaran daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) yang semula akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pun ditarik semua oleh Pemerintah Pusat.

“Anggaran kita saat ini terkena refocusing dari pusat. Bahkan untuk pembelian pompa penyedot banjir saja tidak bisa karena keuangan daerah minus untuk penanggulangan Covid dalam bentuk bansos untuk pekerja rokok maupun mantan pekerja rokok. Untuk pembangunan infrastruktur saja kami menunggu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur (Bangub),” paparnya.

Baca juga: Gus Yasin Dukung Pariwisata Halal di Jateng

Meski demikian, para PKL masih diberikan kebebasan untuk mencari rezeki di masa pandemi dan memberi toleransi waktu dengan catatan tetap patuh melakukan protokol kesehatan.

Baca Juga :   Wujudkan Sistem Keamanan Pangan dengan Konsep Makanan ASUH

“Mengenai aturan PPKM saat ini, dan menilik aturan pak Gubernur beberapa waktu lalu tentang 2 hari dirumah saja, kami sedikitpun tidak memaksa untuk dirumah saja. Seruan kami hanya berupa imbauan, bukan mewajibkan.”

“Buktinya kami masih bebaskan aktivitas masyarakat, baik itu berdagang maupun lainya. Namun kami selalu awasi mengenai penerapan protokol kesehatannya saja yang wajib dijalankan,” imbuhnya.

Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekda Kudus, Dwi Agung Hartanto, menjelaskan Pemkab Kudus akan mengeluarkan surat edaran bupati terkait pengesahan perbup yang mengatur PKL.

“Nantinya ada surat edaran mengenai pengesahan perbup yang mengatur PKL, bukan untuk membatasi aktivitasnya, namun untuk legalitas serta pengaturan jam operasional saja. Diharapkan dengan adanya legalitas dapat melindungi para PKL dari segi waktu tempat, maupun keamananya,” tandasnya. (*)

Baca juga: Sebagian Warga Tolak Pembongkaran di Kampung Cebolok

 

Artikel ini telah tayang di Mitrapost.com dengan judul ‘Pemkab Kudus Bakal Berikan Legalitas PKL‘.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here