Menag Terbitkan SE Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

MENAG TERBITKAN SE PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH
Foto: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/ Kemenag.go.id

Suryamedia.id – Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas terbitkan Surat Edaran ( SE) tentang pembatasan kegiatan di rumah ibadah.

Hal ini dikarenakan kasus Covid-19 di berbagai daerah meningkat dengan tajam. Serta dibarengi dengan munculnya varian baru Covid-19.

“Saya telah menerbitkan surat edaran, sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran Covid-19 di rumah ibadah,” ujar Menag (16/6/ 2021)

Baca Juga: Guru Agama di Jateng Dapat Anggaran Insentif 254 Miliar

Pernyataan tersebut tertuang dalam SE No 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.

Ia juga menjelaskan terkait kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian umum di zona merah, ditiadakan hingga aman dari virus Covid-19.

“Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah zona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan,” tambahnya

Baca Juga: Meski Ada Kelonggaran, MUI Ajak Warga Salat Ied di Rumah Saja

Baca Juga :   Dinas Pariwisata Yogyakarta Promosikan Potensi Wisata dengan Famtrip

Sedangkan, untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di daerah yang aman dari virus Corona, diperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.

Surat Edaran ini juga ditujukan kepada jajaran keagamaan di tingkat pusat, agar dapat dilakukan pemantauan terkait SE ini.

“Lakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat,” pungkasnya

Serta diperuntukan bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadat untuk melakukan pengawalan ketat serta pemantauan.

Baca Juga: Calon Jemaah Haji Terancam Gagal Berangkat Tahun Ini

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here