DPR-RI Mengungkapkan JKN-KIS Punya Segudang Masalah

JKN-KIS Punya Segudang Masalah
Foto: Acara peresmian program Perempuan Bersuara Mengawasi JKN-KIS di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (27/9/2021).

Pati, SMJTimes– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nur Nadlifah mengungkapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mempunyai segudang permasalahan dan kendala.

Nur Nadlifah mengungkapkan ini saat menghadiri peresmian program Perempuan Bersuara Mengawasi JKN- KIS di Pendopo Kabupaten Pati, pada Senin (27/9/ 2021).

Anggota Komisi IX ini mengatakan, sejak JKN- KIS diprogramkan masih terdapat pekerjaan rumah (PR) mulai dari sistem pelayanan, kepesertaan dan pembayaran.

“Setelah dilaunching pemerintah hingga sampai hari ini, kendalanya masih banyak sekali. Carut-marut baik dari pelayanan, pembayaran maupun kepesertaan ini mengalami kendala luar biasa,” ungkap dia.

Menurutnya, data peserta BPJS Kesehatan yang masuk dari Kementerian Sosial masih banyak kurang valid. Sehingga menimbulkan permasalahan bagi pemerintah.

“Kerugian yang sangat besar itu diantaranya yang membuat kita harus mengevaluasi baik di tingkat kepesertaan, maupun proses masuknya,” ungkap Nur Nadlifah.

Ada jutaan data, lanjut Nur Nadlifah, yang seharusnya tidak perlu dicover pemerintah mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal inilah yang menimbulkan kerugian yang cukup besar hingga triliunan rupiah.

Baca Juga :   Targetkan Juara, KTT Mendo Mulyo Dapat Pendampingan Dispertan

“Mosro (percuma) pemerintah membayar peserta yang tidak tepat sasaran. Maka rekomendasi kami melakukan cleansing data. Tapi sampai hari ini belum selesai,” kata dia.

Padahal, rekomendasi itu pihaknya sampaikan sejak tahun 2019 lalu. Ini menunjukkan pemerintah belum bisa melakukan pendataan keanggotaan BPJS Kesehatan dengan akurat.

“Sehingga alokasi anggaran kurang tepat sasaran,” tegasnya.

Ia pun meminta adanya kerja sama dari berbagai komponen untuk melakukan perbaikan data ini. Mulai dari tingkat desa (pemerintah desa) hingga pemerintah pusat. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here