Pemprov Jateng Siap Dampingi Anak Korban Perceraian

Pemprov Jateng Siap Dampingi Anak Korban Perceraian
Foto: Foto: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Jateng Retno Sudewi/jatengprov.go.id

Semarang, Suryamedia.id – Pemerintah provinsi Jawa Tengah siap memberikan pendampingan kepada anak korban perceraian. Adapun pendampingan yang diberikan adalah secara psikis atau hukum.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Jateng Retno Sudewi, Selasa (5/10/ 2021). Ia menyebut, ada dua bidang yang menanganani hal semacam itu. Pertama, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai agen pencegah, dan Satuan Pelayanan Terpadu (SPT) yang bertindak jika terjadi kasus kekerasan pada anak atau perempuan, termasuk sengketa anak seusai bercerai.

“Pendampingan (SPT) bila ada korban kekerasan perempuan dan anak. Satu di antaranya bila ada perceraian,” ujarnya, melalui sambungan telepon.

Retno juga menyebutkan bahwa kebanyakan kasus perceraian orangtua akan berdampak pada anak. Sehingga perlu adanya pendampingan bagi anak korban perceraian yang tidak mendapatkan hak dasar maupun yang mengalami tindak kekerasan.

Ia mengatakan, ke depannya akan melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama (PA), terkait pendampingan anak korban perceraian. Karena, selama ini ranah perceraian berada di bawah kewenangan lembaga tersebut.

Baca Juga :   Pemprov Bantu Penanganan Covid-19 di Kudus

“(pendampingan) bila diperlukan ya, tetapi kita tetap memantau. Kalau ada perceraian tapi anak nyaman (terpenuhi kebutuhan dasar) ya tidak apa-apa. Tapi kadang kan mereka minder akibat perceraian, itu butuh bimbingan psikologis,” urainya.

Secara hukum, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan payung berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013. Dalam beleid penyelenggaraan perlindungan anak tersebut, dirumuskan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan pada anak.

Terbaru, saat ini Pemprov Jateng dan DPRD Jateng tengah memperbaharui Perda 7 tersebut, dengan penambahan poin pencegahan perkawinan anak.

Koordinator SPT Perlindungan Perempuan dan Anak Jateng Della Belinda mengatakan, selama ini kasus yang banyak diadukan adalah seputar hak asuh dan fasilitasi pendidikan. Ia menyebut, pelaporan terhadap masalah ini, juga bisa dilakukan di 35 daerah di seluruh Jawa Tengah.

Selain itu, hak asuh juga menjadi kasus yang jamak ditemui setelah perceraian. Aduan yang masuk terutama, orangtua yang sulit bertemu dengan anak.

Adapula kasus, dimana anak sulit bersekolah karena dokumen kependudukannya masih tertahan oleh ayah atau ibunya.

Baca Juga :   Gabah Bulog Demak Berasal dari Petani Lokal

“Kita pendampingannya lebih ke psikis dan ada konsultasi hukum. Misalnya terkait hak asuhnya,” jelasnya.

Della mengatakan, bilamana ada persoalan terkait anak setelah perceraian, bisa menghubungi dinas terkait. Ia menjelaskan, pada setiap kabupaten atau kota hingga tingkat kecamatan, terdapat layanan aduan mengatasi permasalahan tersebut.

“Ke kami SPT bisa, atau ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) kabupaten atau kota juga bisa,” pungkas Della. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here