Wali Kota Semarang Tegaskan Akan Menindak Tegas Oknum Jual Beli Lapak Pasar Johar

Wali Kota Semarang Tegaskan Akan Menindak Tegas Oknum Jual Beli Lapak Pasar Johar
Foto: Lapak Pedagang di Pasar Johar/semarangkota.go.id

Semarang, Suryamedia.id – Adanya dugaan jual beli lapak di pasar Johar Utara oleh oknum Dinas Perdagangan, akan ditindak tegas oleh pemerintah kota Semarang.

Adanya dugaan jual beli lapak tersebut disampaikan oleh pedagang dan LBH, yang kemudian ditanggapi secara serius oleh wali kota Semarang, Hendrar Prihadi.

Hendi pun mempersilakan kepada para pedagang dan LBH untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Jika memang benar adanya oknum Dinas Perdagangan yang memperjualbelikan lapak, maka akan ditindak tegas.

“Kalau itu benar dilakukan, kalau ada transaksi dilakukan oleh oknum PNS saya sangat mendukung, laporkan polisi saja,” ungkap Hendi sapaan akrabnya, Rabu (27/10/ 2021).

Hendi juga telah meminta kepada Dinas Perdagangan untuk tidak melakukan praktek jual beli lapak pedagang, serta meminta kepada petugas untuk menangani langsung penataan di pasar Johar. Ia juga mengimbau kepada petugas untuk tidak bermain-main dalam melakukan penataan lapak ini.

“Saya sudah tekankan itu, untuk tidak main-main dalam penataan dan lapak yang ada ini gratis untuk pedagang,” tegasnya.

Baca Juga :   Tak Miliki Jaminan Kesehatan, 9 Warga PMKS Terima Santunan Kesehatan

Selain itu, Ia juga meminta kepada para pedagang untuk memahami situasi dan kondisi di bangunan cagar budaya. Saat belum terjadi kebakaran, kapasitas Johar Utara memang bisa mencapai 1200 pedagang, namun saat ini hanya 400 pedagang. Hal ini membuat 800 pedagang lainnya tidak bisa menempati lapak di tempat yang lama. Aturan ini juga sudah tertuang dalam peraturan Wali kota.

“Pertama, yang lapaknya lebih dari satu dapatnya cuma satu. Kedua, kami buat zonasi atau klaster untuk penataan. Ini PR yang cukup rumit,”tuturnya

Hendi menjelaskan, revitalisasi dilakukan pemerintah untuk merehab bangunan cagar budaya yang tebakar tahun 2015 silam. Sehingga harus ada aturan yang disesuaikan dengan pembatasan kapasitas. Berbeda dengan membangun pasar baru, yang bisa saja memasukkan semua pedagang. (*)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini