Pengelola Usaha Kopi Akan Dikenakan Wajib Pajak

Pengelola Usaha Kopi Akan Dikenakan Wajib Pajak
Foto: Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang menggelar workshop pengelolaan usaha kopi di Kabupaten Batang untuk mengingatkan pentingnya mendaftar pajak agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat di Pondok Kopi Lebo Kabupaten Batang, Kamis (18/11/2021)/berita.batangkab.go.id

Batang, Suryamedia.id – Pengelolaan usaha kopi di kabupaten Batang akan dikenakan wajib pajak, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang saat menggelar workshop pengelolaan usaha kopi di Kabupaten Batang untuk mengingatkan pentingnya mendaftar pajak agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat di Pondok Kopi Lebo Kabupaten Batang, Kamis (18/11/ 2021).

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, para pengusaha kopi wajib mendaftar wajib pajak, jika ingin meningkatkan kerjasama dengan pengusaha, khususnya kedai kopi yang ada di kabupaten Batang.

Dijelaskannya, pajak daerah sangat penting untuk Pemerintah Daerah dengan kontribusi wajib dari pengelola usaha yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

“Pada akhirnya nanti bisa meningkatkan PAD dengan mendaftar pajak yang manfaatnya digunakan penyelenggaraan pemeritah dari segi pendidikan, kesehata, dan bencana alam. Ada juga dilihat dari peningkatan tax ratio dengan melalui pencapaian terget penerimaan pajak daerah. Kemudian untuk kepentingan pembangunan daerah dengan membangun jalan, sekolah, pasar, dan PJU,” jelasnya.

Baca Juga :   News Grafis : KEMBANGKAN BUDIDAYA KOPI ORGANIK

Realisasi PAD pada tahun 2021 sebesar Rp78.644.257.159,00 yang semula ditargetkan Rp97.148.998.825,00 karena masih dalam masa Pandemi Covid-19 sedikit mengalami perubahan.

“Jenis pajak di Kabupaten Batang ada 11 pajak yaitu PBB P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet,” ungkapnya.

Rata-rata pengusaha yang ada di Kabupaten Batang seperti wisata, rumah makan, kedai, dan hiburan sudah dikenai pajak, hanya saja saat ini terdapat kebijakan dari pemerintah yang didampingi oleh KPK dengan adanya taping box.

Taping box merupakan alat perekam data konsumen di masing-masing usaha di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, saat ini sosialisasi alat ini sedang digencarkan.

Hal tersebut dikarenakan, semua data transaksi pembayaran terekam oleh alat ini, sehingga kedepan tidak bisa memanipulasi data, khusus untuk pajak ini akan dibebankan kepada konsumen bukan dari pengusaha.

“Untuk persyaratan pendaftaran pajak usaha Pemkab Batang melakukan jemput bola. Jadi kalau ada usaha pariwisata atau jasa di Kabupaten Batang kita datangi yang belum tercatat dengan sosialisasi terlebih dahulu kewajiban pengusaha itu apa saja diantaranya membayar pajak,” ujar dia. (*)

Baca Juga :   Kehadiran Pujasalika Disambut Positif Oleh Berbagai Pihak

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here