Gubernur Tegaskan UMK Jadi Batas Terendah Upah Pekerja Kurang dari 1 Tahun

Gubernur Tegaskan UMK Jadi Batas Terendah Upah Pekerja Kurang dari 1 Tahun
Foto: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun/jatengprov.go.id

Semarang, Suryamedia.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menekankan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota ( UMK) menjadi batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun.

Ganjar juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Penetapan UMK tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, di mana formula perhitungan dan datanya sudah baku.

UMK mendasari perhitungan formula dari PP 36/ 2021 pasal 26 dan angka dari BPS, sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan RI kepada para Gubernur se- Indonesia No B-M/383/HI.01.00/XI/ 2021 tanggal 9 November 2021, tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Ganjar menekankan, upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun. Sedangkan bagi pekerja di atas satu tahun melalui penghitungan Struktur dan Skala Upah (SUSU) dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28% dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97%.

Baca Juga :   Dispuspa Magelang Gelar Pelatihan Menulis Cerita Legenda Rakyat

Sebagai simulasi penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, minimal penambahan upahnya Rp63.787,98, dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp40.946,29.

“Ketetapan tentang kewajiban perusahaan, membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam SK, agar menjadi perhatian semuanya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini