Pendaftaran Bantuan Pemerintah Bisa Dilakukan Secara Mandiri

Pendaftaran Bantuan Pemerintah Bisa Dilakukan Secara Mandiri
Foto: Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dalam Rapat Koordinasi Sinergitas dan Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Bappeda Jawa Tengah, Selasa (5/4/2022)/jatengprov.go.id

Semarang, Suryamedia.id – Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di wilayah Jawa Tengah, pendaftaran bantuan pemerintah bisa dilakukan secara mandiri.

Hal tersebut hanya ditujukan bagi warga yang tergolong dengan tingkat kesejahteraan rendah, namun belum terdaftar dalam program bantuan pemerintah.

Nantinya, warga yang mengajukan secara mandiri, akan dilakukan verifikasi mulai dari tingkat desa.

“Masyarakat boleh kok saat ini mendaftarkan diri untuk menjadi penerima bantuan, dengan syarat membawa KTP, membawa KK, mendaftarkan di desa,” tutur Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dalam Rapat Koordinasi Sinergitas dan Konvergensi Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Bappeda Jawa Tengah, Selasa (5/4/2022).

Ditambahkan, setelah terdaftar, selanjutnya akan dilakukan musyawarah desa untuk membahas kondisi warga yang layak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Kemudian, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa/ lurah dan perangkat desa lainnya.

Berita acara tersebut, lanjutnya, digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap, melalui kunjungan rumah tangga.  Data yang telah diverifikasi dan divalidasi, kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) oleh operator desa atau kecamatan.

Baca Juga :   News Grafis : Percepat Vaksinasi

Data yang sudah diinput di SIKS akan diproses oleh Dinas Sosial untuk keperluan laporan verifikasi dan validasi kepada bupati/ wali kota. Selanjutnya, bupati / wali kota menyampaikan verifikasi dan validasi data yang sudah disahkan gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial.

Dari prosedur di atas, kata Wagub, salah satu yang menjadi kendala adalah petugas input data ke sistem. Beberapa kali Wagub melakukan kunjungan kerja, menerima aduan tidak setiap desa memiliki tenaga yang menguasai informasi teknologi (IT).

“Ada juga di desa-desa itu tidak memiliki tim IT atau ahli IT dalam pendampingan DTKS,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala tenaga IT, Taj Yasin mengusulkan agar saat dilakukan verifikasi dan validasi, kepala desa dikumpulkan di kecamatan. Pada kegiatan itu, sekaligus dilakukan input data.

“Nanti bisa saling membantu di sana untuk melakukan inputting ke aplikasi, dan menjadi salah satu komponen untuk ditetapkannya data penerima bantuan oleh Kemensos,” paparnya. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini