Bandung, Suryamedia.id – Terkait dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan ini, pemerintah kota Bandung akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM.
Kebijakan ini merupakan arahan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk besaran bantuan yang akan diberikan adalah senilai Rp600 ribu, yang nantinya akan disalurkan kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kantor Pos, camat, dan lurah, guna melakukan monitoring penyaluran BLT BBM.
“Dinsos akan menurunkan tim monitoring dan TKSK untuk membantu mengawasi. Kita pastikan dan awasi mekanisme penyalurannya,” ujarnya kepada Humas Kota Bandung, Selasa 6 September 2022.
Sedangkan untuk masyarakat kota Bandung yang akan menerima BLT BBM ini terdapat sekitar 69 ribu KPM. Dimana angka tersebut saat ini, masih dalam tahapan verifikasi dan validasi data.
“Saat ini, masih dalam tahap verifikasi dan validasi data karena tiap hari ada penambahan. Data dari provinsi dan PT Pos sedang kita cek,” katanya.
Kemudian untuk penyalurannya adalah Rp300ribu per dua bulan yang akan dibayarkan sebanyak dua kali. Dengan begitu, KPM akan menerima total bantuan sebesar Rp600 ribu.
Bantuan akan disalurkan PT Pos Indonesia kepada KPM yang telah terdaftar di Kementerian Sosial.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan on site, bagi KPM disabilitas, jompo, dan sakit.
“Bagi warga yang tidak bisa mengambil secara langsung khusus disabilitas, jompo dan sakit keras kita lakukan on site,” ungkap Soni.
Ia mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu proses validasi data. Karena pada dasarnya Pemkot Bandung sudah siap hanya tinggal menunggu hasil verifikasi dan validasi.
“Kita sudah siap, kami minta masyarakat dapat bersabar, proses sedang berjalan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, dalam proses penyaluran nanti agar memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
Kemudian, ia menyatakan bahwa bantuan ini boleh dipergunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. (*)
