Pati, Suryamedia.id – Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pati, Muntamah meminta Pemerintah daerah melakukan evaluasi dan analisa kebutuhan pegawai honorer Kabupaten Pati agar berjalan efektif dan efisien.
Hal ini diperlukan agar kedepannya Kabupaten Pati tidak lagi merekrut tenaga non ASN secara berlebih.
Pasalnya, hampir seluruh instansi pemerintah memiliki rasio tenaga honorer yang lebih banyak dibandingkan tenaga ASN.
dan juga mengingat keterbatasan APBD Kabupaten untuk mengadakan formasi PPPK karena belanja pegawai sudah melebihi batas maksimal.
Muntamah menginginkan agar Pemkab menahan diri untuk mengangkat tenaga honorer hingga rasio antara tenaga honorer dan ASN ini stabil, terpenuhi dari seleksi ASN tahunan.
“Jika tenaga yang memang tidak begitu dibutuhkan. Harusnya tidak mengangkat lagi. Yang sudah pensiun ya sudah,” ujar Muntamah saat dihubungi Mitrapost.com.
