Pati, Suryamedia.id – Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pati, Muntamah meminta Pemerintah daerah melakukan evaluasi dan analisa kebutuhan pegawai honorer Kabupaten Pati agar berjalan efektif dan efisien.
Hal ini diperlukan agar kedepannya Kabupaten Pati tidak lagi merekrut tenaga non ASN secara berlebih.
Pasalnya, hampir seluruh instansi pemerintah memiliki rasio tenaga honorer yang lebih banyak dibandingkan tenaga ASN.
dan juga mengingat keterbatasan APBD Kabupaten untuk mengadakan formasi PPPK karena belanja pegawai sudah melebihi batas maksimal.
Muntamah menginginkan agar Pemkab menahan diri untuk mengangkat tenaga honorer hingga rasio antara tenaga honorer dan ASN ini stabil, terpenuhi dari seleksi ASN tahunan.
“Jika tenaga yang memang tidak begitu dibutuhkan. Harusnya tidak mengangkat lagi. Yang sudah pensiun ya sudah,” ujar Muntamah saat dihubungi Mitrapost.com.
lebih lanjut, politisi dari PKB itu juga menyinggung perihal program pendataan pegawai pemerintah non ASN Yang dilakukan Kemenpan RB tahun lalu. Dari pendapat tersebut, setiap pegawai non ASN diberikan nomor induk sesuai instansi.
Nomor induk ini diharapkan mampu meredam pengangkatan honorer di daerah.
“Sekarang menggunakan ID (nomor induk). Membantu mempercepat proses pendataan.Dengan yang administratif kalau tidak dibutuhkan tidak usah mengangkat,” imbuhnya.
Meskipun dibutuhkan, jumlah pegawai honorer yang cukup banyak akan membebani APBD Pati serta tidak efisien. (adv)
Penulis: Anwar
