Biaya Haji Tetap Naik Rp10 Juta, Dewan Pati Imbau Calon Jemaah dalam Masa Tunggu Bersiap

Suryamedia.id – Kementerian agama dan DPR RI resmi menyepakati biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) tahun 2023 M/1444 H sebesar Rp49.802.700 per jamaah.

Ketetapan biaya tersebut lebih murah dibandingkan usulan Kemenag sebelumnya yakni Rp69.193.734 per jemaah.

Angka tersebut dilansir dari postingan Instagram kemenag_ri pada Selasa malam (16/2). Adapun biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp90.050.637. Kemudian Pemerintah melalui dana nilai manfaat mensubsidi biaya haji jamaah sebesar Rp40.237.937 atau 44,7 persen biaya asli.

“Dari BPIH yang sudah disepakati, terdapat sekitar 84.000 jemaah lunas tunda tahun 2020 tidak membayar tambahan pelunasan. Artinya, butuh tambahan nilai manfaat Rp845 miliar. Sehingga total kebutuhan Nilai Manfaat sebesar Rp8,9 triliun. Nilai Manfaat sendiri adalah hak jamaah yang akan berangkat dan jamaah yang masih menunggu antrian,” dikutip dari IG kemenag_RI.

Kemenag juga merilis ketentuan pelunasan bagi jemaah haji reguler tahun 2020-2023. Bagi Jemaah haji lunas tunda tahun 2020 tidak perlu melakukan pelunasan, untuk jemaah haji lunas tunda tahun 2022 biaya pelunasannya sebesar Rp9.400.000. Sementara untuk jemaah haji berhak lunas 2023 biaya pelunasannya sebesar Rp23.500.000.

Baca Juga :   Dewan Pati Sebut Usulan Besaran Kenaikan UMK Masih Wajar

Untuk diketahui, Bipih nantinya digunakan oleh jamaah untuk biaya penerbangan, living cost, dan layanan masyair.

Turunnya ketetapan Bipih tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Pati, M Nur Sukarno. Meskipun akhirnya diputuskan lebih rendah, ia menduga masih banyak masyarakat yang akan keberatan dengan biaya terbaru tersebut.

Pasalnya jika dibandingkan tahun sebelumnya, biaya haji tahun ini kenaikannya cukup tinggi yakni sekitar Rp10 juta-an. dari Rp39,8 juta di tahun 2022 menjadi Rp49,8 juta di tahun 2023.

“Biaya pelunasan ini kalau dibandingkan perhitungan dari Kemenag sudah ada pengurangan yang signifikan. Tetapi bagi masyarakat yang sudah bisa berangkat ibadah haji tahun ini masih banyak yang merasa keberatan,” ujar Sukarno.

Walaupun demikian, Politisi dari Partai Golkar itu menganggap bahwa kenaikan biaya Bipih cukup rasional mengingat setiap tahunnya nilai mata uang berubah.

“Hal ini menjadi pembelajaran masyarakat yang masih dalam daftar tunggu harus jauh jauh hari mempersiapkan diri terutama terkait biaya pelunasan haji. Diperkirakan komponen biaya haji semakin tahun semakin naik sehingga masyarakat yang masuk dalam daftar tunggu harus memperhitungkan ya,” ujarnya. (adv)

Baca Juga :   Komisi B: Pungutan Apapun Tanpa Dasar Hukum Itu KKN

Penulis: Moh.Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *