Suryamedia.id – Para netizen Indonesia ramai memperbincangkan perkataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak Timnas Israel berlaga di Indonesia dalam Piala Dunia U-20.
Ada pihak yang pro dan kontra atas pernyataan Ganjar. Mereka yang kontra menganggap bahwa seharusnya ada perbedaan sikap antara politik dan olahraga. Namun tak sedikit pula yang mendukung sikap Ganjar.
“Maaf Pak Ganjar Pranowo bukankah harus dibedakan antara politik dan olahraga dan bukankah kita wajib berperan aktif mendukung perdamaian dunia. Olahraga adalah salah satu caranya,” komentar netizen.
“Mentok deh jadi Tuan Rumah,” kata warganet lainnya.
“Ni cakep ni paham bahwa bangsa ini selalu menolak Israel,” papar netizen lain.
Sebelumnya, Ganjar menyebutkan bahwa sikap yang ambil merupakan bentuk komitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat dari Presiden pertama RI.
“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau,” kata Ganjar dilansir dari CNN Indonesia.
Terlebih kata Ganjar, ia adalah kader PDI Perjuangan. Sehingga ia pun memegang amanat dari Bung Karno.
Menurutnya penting untuk terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ganjar meminta panitia mengupayakan agar penyelengaraan Piala Dunia U-20 tetap berjalan dengan baik meski tanpa kehadiran Timnas Israel.
“Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel,” katanya.
Ia berharap Piala Dunia U-20 tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen mewujudkan Palestina merdeka. Pihaknya sendiri mengaku sudah berkoordinasi dengan beberapa menteri terkait hal itu.
“Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka serta tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia,” ujarnya. (*)
