Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya yang Menepi di Pesisir Aceh?

Suryamedia.id – Kedatangan imigran Rohingya ke wilayah Aceh meresahkan warga desa setempat. Belum lama ini, 249 orang imigran tersebut mendarat di pesisir pantai Aceh, tepatnya kawasan tempat penampungan ikan Lapang Barat Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh.

Menurut keterangan Camat Gandapura, Bireuen, Azmi minggu (19/11/2023) lalu, saat pertama kali mendarat, mereka telah ditangani dan dibantu oleh warga setempat. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan makanan dan pakaian.

Meski begitu, masyarakat masih menolak untuk menampung para imigran tersebut, sehingga kapal pengungsi kembali dikembalikan ke lautan. Menurut keterangan Azmi, mereka ditolak dari Jangka Bireuen, kemudian ke Ulee Madon, Aceh Utara, dan akhirnya ke Lapang Barat Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.

Ia juga memastikan bahwa rombongan tersebut merupakan orang-orang yang sama.

“Tapi, ini masyarakat di sana masih menolak dan kita sudah koordinasi juga dengan UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi) terkait kedatangan para imigran Rohingya ini,” ujarnya.

Tak hanya 249 Bireun, ada sekitar 220 orang imigran Rohingya yang telah mendarat di kawasan pesisir Gampong Kulee Kecamatan Batee Kabupaten Pidie, Aceh. Serta, sebanyak 35 orang warga Rohingya juga ditemukan di Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur pekan lalu.

Baca Juga :   Komisi B DPRD Ungkap Kelebihan Beras Organik

Siapa imigran Rohingya?

Dilansir dari laman Britannica, Rohingya adalah sebutan bagi komunitas muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine (Arakan) di Myanmar Barat, yaitu wilayah perbatasan dengan Bangladesh. Penyebutan itu berasal dari kata Rohai atau Roshangee yang berarti penduduk muslim Rohang atau Roshang. Rohang atau Roshang adalah nama daerah sebelum dinamai Arakan.

Suku Rohingya memiliki karakter fisik tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak terlalu sipit dan hidung tidak terlalu pesek. Kebanyakan mereka memiliki kulit tubuh gelap, kemerahan tapi tidak terlalu kekuningan.

Dikutip dari Detik yang menukil buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas di Kawasan Asia karya Asep Achmad Hidayat, terdapat empat kelompok besar muslim Myanmar, yaitu kelompok Islam keturunan Birma, kelompok Islam keturunan India (Tamil dan Bengal), kelompok Islam keturunan Rohingya atau Arakan dan kelompok Islam keturunan China.

Sejak tahun 1942, masyarakat Rohingya mengalami pengusiran dan pembantaian oleh pasukan pro Inggris. Diketahui, sekitar 100 ribu muslim Rohingya tewas dan ribuan desa hancur.

Baca Juga :   Buka Layanan di MPP Pati, KPP Pratama Sediakan 7 Pelayanan

Masyarakat Islam di Myanmar tidak tinggal dalam satu kawasan, komunitas mereka berpisah satu sama lain berdasarkan suku bangsa dan keturunan.

Saat Perang Dunia II situasi semakin buruk ketika Myanmar masih dijajah oleh Inggris. Pada tahun 1824-1942, Arakan diizinkan memiliki tingkat otonomi daerah sendiri. Saat itu, wilayah cukup aman dan hanya sedikit kejahatan yang tercatat.

Di tahun 1942, pasukan Jepang menyerang Birma dan Inggris mundur, akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan dan stabilitas. Saat itulah terjadi kekerasan komunal antara muslim Rahine dan Rohingya. Mereka dibatai, hingga memaksa muslim Rohingya untuk melakukan migrasi ke Bengal.

Setelah Burma Merdeka pada 1948, ketegangan antara pemerintah dengan muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Sekitar 13.000 orang Rohingya mencari perlindungan di pengungsian India dan Pakistan.

Hal tersebut menyebabkan mereka ditolak hak warga negara untuk kembali ke Birma, hingga terjadilah penolakan terhadap muslim Rohingya. Sejak saat itu, etnis Rohingya menyandang status manusia tanpa negara.

Tanggapan Pemerintah Indonesia

Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta perwakilan MUI di Aceh untuk mencari solusi menyangkut imigran Rohingya. Ketua MUI Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa kaum muslim Rohingya tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga harus ada penindakan.

Baca Juga :   DPRD Pati Sebut Normalisasi Sungai Jadi Salah Satu Cara Kurangi Dampak Banjir Bandang

“Perwakilan MUI di Aceh, di Sumatera Utara, ini bisa melakukan dialog dengan pemerintah setempat atau juga mengajak masyarakat lintas agama untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam sehingga jangan sampai terbiarkan. Kalau terbiarkan, akhirnya pemerintah (Indonesia) juga akan disalahkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengungsi Rohingnya memerlukan tempat aman. Namun, ditekankan bahwa Indonesia bukan negara pemberi suaka politik. Dengan demikian, pihaknya mendesak PBB untuk menyelesaikan urusan pengungsi (UNHCR) Rohingnya, terutama di Aceh.

“PBB, UNHCR, harusnya segera jangan membiarkan soal pengungsi Rohignya di Aceh atau di beberapa tempat berlama-lama. Hal ini harus segera diselesaikan dengan mengirim para pengungsi ke negara pemberi suaka politik yang terdekat ada di Australia dan Kanada,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *