Polemik Pemberian Bansos untuk Koban Judi Online dan Tanggapan Pakar

Suryamedia.id Wacana pemberian bantuan sosial (bansos) untuk korban judi online menuai polemik. Banyak pihak yang mengkritik hal tersebut.

Hal itu berawal dari pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa praktik judi dapat memiskinkan masyarakat, sehingga pihaknya bertanggung jawab atas hal itu.

Tak hanya melakukan advokasi untuk korban judi online, pihaknya bahkan mengaku memasukkan mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos.

“Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” ujarnya dilansir dari Antara.

Usai pernyataan itu viral, Muhadjir kembali buka suara. Ia menyebut bansos tidak diberikan kepada pelaku judi online, melainkan pihak keluarga.

“Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami,” ujarnya.

Ia menilai jika keluarga dari pelaku judi online tak hanya mengalami kerugian secara materi tetapi juga kesehatan mental.

Baca Juga :   Dugaan Sindikat Jual Beli Vaksin Booster Berbayar Dilaporkan Dinkes Surabaya

“Kondisi ini yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya kami Menko PMK. Dalam mekanisme pemberian bansos kepada keluarga yang terdampak judi online ini akan kami bahas dengan Menteri Sosial,” kata dia.

Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan mengatakan bahwa pemberian bansos bagi korban judi online justru bisa memicu bertambahnya pelaku judi online baru. Utamanya mereka dengan ekonomi menengah ke bawah yang tak mendapatkan bansos.

Tak hanya itu, bagi pemerintah, masuknya kriteria korban judi online bisa memicu pembengkakan anggaran.

“Tentu akan memicu pembengkakan anggaran dan berpotensi memakan alokasi layanan publik lainnya seperti kesehatan dan pembangunan,” ujarnya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mengungkapkan penolakan atas kebijakan tersebut.

“Mereka yang melakukan judi online secara sadar melanggar aturan negara. Mereka tidak bisa disebut korban,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *