Suryamedia.id – Kisruh perebutan empat pulau antara Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dan Aceh masih berlangsung. Sebelumnya, pihak Kemendagri memberikan masukan agar keempat pulau itu bisa dikelola secara kolaboratif oleh dua pihak.
Namun, saran tersebut ditolak oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Pihaknya menegaskan tidak ingin berunding dengan Gubernur Sumatera Utara, yakni Bobby Nasution terkait pengelolaan bersama empat pulau tersebut.
Menurutnya, permintaan pengelolaan bersama empat pulau tersebut tidak masuk akal, mengingat pulau tersebut berada di wilayah Aceh.
“Tidak akan kita bahas. Bagaimana kita bahas, itu (empat pulau) kan hak kita, punya kita, wajib kita pertahankan,” kata Muzakir Manaf, Jumat (13/6/2025), dikutip CNN Indonesia.
Adapun empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), dan Pulau Mangkir Ketek (Kecil). Keempat pulau sebelumnya berada di wilayah Aceh, namun kemudian dialihkan di bawah administrasi Pemprov Sumut.
Maka dari itu, pihaknya telah mengajukan formulir keberatan ke Kemendagri soal putusan pengalihan empat pulau itu yang masuk wilayah Sumatera Utara.
“Sudah (formulir keberatan ke Kemendagri) bukti data secara historis secara penduduk geografis itu hak kita. Itu saja kita pertahankan,” katanya lebih lanjut.
Wacana pengelolaan bersama empat pulau tersebut berawal dari perundingan antara Bobby Nasution dan Muzakir Manaf. Bobby menyebutkan empat pulau yang kini masuk wilayahnya bukan keputusan Pemprov Sumut, melainkan Kemendagri.
Kemudian, pihaknya juga mengajak Pemprov Aceh untuk mengelola bersama-sama potensi sumber daya alam di keempat pulau itu.
“Tadi saya ajak Pak Gubernur Aceh bicara, ketika itu ada di Sumatera Utara atau kembali ke Aceh, kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan,” kata Bobby.
“Artinya kalaupun ada sumber daya alam, ada potensi pariwisata, semuanya kita harapkan bisa dikelola bersama-sama,” lanjut eks Wali Kota Medan itu, Rabu (4/6/2025), dikutip CNN Indonesia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnvavian turut memberikan pandangannya terkait kisruh perebutan pulau-pulau tersebut. Pihaknya mendukung keempat pulau bisa dikelola secara kolaboratif oleh dua pihak.
“Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not?” kata Tito, Selasa (10/6/2025), dikutip Detik. (*)
