Pati, Suryamedia.id – Selama dua tahun belakangan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menanggung biaya asuransi nelayan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hingga akhir tahun 2022, program bantuan premi asuransi nelayan juga masih akan dilakukan. Namun karena kekurangan anggaran, mulai tahun 2023 nanti program tersebut akan mulai dihapuskan.
Perihal penghapusan bantuan premi asuransi nelayan ini, M Nur Sukarno selaku Anggota Komisi B DPRD Pati memberikan tanggapannya.
Sukarno mengaku menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, asuransi bagi nelayan menurutnya sangatlah penting. Karena berkaitan dengan hidup dan kepentingan para nelayan kecil.
Terangnya, dengan adanya penghapusan bantuan premi asuransi nelayan ini, nyawa para nelayan justru bisa menjadi taruhannya karena mereka tak terjamin dengan asuransi.
“Bisa-bisa nyawa nelayan ini menjadi taruhan. Soalnya para nelayan tradisional ini nyawanya tak terjamin oleh asuransi,” ujar Sukarno kepada tim Suryamedia.id.
Sukarno mengaku merasa kasihan dengan para nelayan. Lantaran ia menilai, masih banyak nelayan yang belum sadar dan mengerti pentingnya memiliki asuransi. Sehingga untuk meminta mereka membayar pun menurutnya akan sulit. Oleh sebab itu, ia berharap program bantuan premi asuransi nelayan ini bisa dipertahankan.
“Jadi harus dipertahankan. Kasian para nelayan ini,” ujar Sukarno menjelaskan.
Sebagai informasi, jumlah premi asuransi yang perlu dibayarkan nelayan secara mandiri mulai 2023 nanti berjumlah Rp 16.800 per bulannya.
Saat ditemui terpisah, Taryadi selaku Kepala Seksi (Kasi) Sarpas Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Nelayan DKP Kabupaten Pati menerangkan anggaran premi dari pemerintah akan dialihkan untuk peningkatan sarana prasarana nelayan.
“Anggaran itu dialihkan untuk peningkatan sarpras nelayan, diantaranya untuk pembelian coolbox, live jaket, hingga basket ini, sama dengan untuk keperluan penyimpanan ikan cuma beda kapasitas ukurannya,” jelasnya. (adv)
Editor: Agriantika Fallent